Wawako Pekanbaru Pimpin Rakor SPMB, Upaya Pemerataan Akses Pendidikan

PEKANBARU - Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026, di ruang rapat lantai 5 Komplek Perkantoran Pemerintah, Tenayan Raya, Rabu (25/2/2026).

SPMB ini dirancang sebagai solusi konkret atas persoalan klasik penerimaan peserta didik yang selama ini masih menyisakan ketimpangan akses dan potensi anak putus sekolah.

"SPMB ini sudah kita ekspose lebih awal. Setelah ini, sistemnya akan difinalisasi dan dikeluarkan melalui Surat Keputusan Wali Kota serta dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan," kata Markarius usai memimpin rapat.

Menurutnya, salah satu tujuan utama SPMB adalah menyelesaikan persoalan wilayah-wilayah yang selama ini kesulitan mengakses sekolah negeri maupun sekolah swasta mitra pemerintah.

Pemerintah Kota Pekanbaru ingin memastikan tidak ada lagi anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan zonasi atau daya tampung.

Selama ini, Pemko Pekanbaru kerap melakukan sweeping untuk mendata anak-anak yang tidak tertampung sekolah, kemudian mengakomodasi mereka melalui penambahan rombongan belajar (rombel). Pola tersebut dinilai tidak efektif dan bersifat reaktif.

"Dengan sistem ini, kita sudah buat simulasi. Harapannya, ketika dijalankan, seluruh anak bisa langsung terakomodir tanpa harus ada lagi proses penyisiran anak putus sekolah," jelasnya.

SPMB akan mengakomodasi berbagai jalur penerimaan, mulai dari jalur domisili, jalur prestasi, hingga jalur afirmasi. Skema ini dirancang agar seluruh calon peserta didik memiliki kesempatan yang proporsional sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Markarius mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah, masih terdapat kekurangan rombongan belajar khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Disparitas antara jumlah lulusan sekolah dasar dan daya tampung SMP menjadi tantangan utama.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Pemko Pekanbaru membuka kerja sama dengan sekolah swasta. Hingga kini, tercatat sekitar 21 SMP swasta telah masuk dalam skema kemitraan, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.

"Kita buka terus peluang kerja sama dengan sekolah swasta lainnya agar seluruh peserta didik bisa tertampung," ungkapnya.